Video ILC: Kesaksian Mantan Penyidik KPK


Kesaksian yang mengejutkan dari mantan penyidik KPK, Kompol Hendy F. Kurniawan, dalam acara Indonesia Lawyer Club TV One semalam (Selasa, 17/2/2015). Benar atau salah, kesaksian tersebut telah disampaikan dalam Sidang Pra Peradilan Komjen Budi Gunawan atas penetapan tersangka oleh KPK. Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dari Komjen BG. Berikut sebagian pernyataan dari sang penyidik tersebut: “Saya tidak bertujuan membela institusi Polri atau ingin menjatuhkan wibawa KPK yang telah dibentuk oleh pimpinan KPK sebelumnya. Namun apa yang saya sampaikan untuk menjelaskan kembali bahwa penegakan hukum dan proses menjalankan undang-undang itu harus lebih tinggi di atas apapun.”

“Korupsi memang harus diberantas, namun menjadikan seorang tersangka koruptor tanpa kelengkapan alat bukti dan saksi serta mengabaikan mekanisme gelar perkara tentu sesuatu yang tidak adil. Ini menyangkut hak asasi manusia. Kekisruhan yang terjadi saat ini dan yang telah berlalu itu dikarenakan adanya kesalahan mekanisme hukum yang telah dilakukan oleh KPK khususnya.” Diceritakan Hendy, kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan adalah puncak dari sejumlah kesalahan yang telah dilakukan KPK di era kepemimpinan Abraham Samad.

Hal yang sama, yaitu pelanggaran mekanisme hukum telah terjadi saat menetapkan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda S. Goeltom sebagai tersangka kasus pemberian cek kepada sejumlah anggota DPR. Begitu pula terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait kasus Hambalang. “Kedua tersangka yang telah ditahan itu sebenarnya banyak terjadi kejanggalan dalam mekanismenya. Pada ibu Miranda, kami telah melakukan gelar perkara oleh jaksa, penyidik dari Polri dan kejaksaan. Kami ulas secara teori dan dituangkan pada notulen yang intinya belum ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian Miranda dan Anas diumumkan sebagai tersangka melalui media, padahal sejumlah pasal yang dikenakan itu hanya merupakan konsep atau asumsi dan diketik oleh penyidik junior. Jadi itu berupa draft, tidak melalui mekanisme gelar perkara.”

Karena itu, Hendy mengingatkan agar ke depan KPK dapat mengutamakan prinsip kehati-hatian. Sebab, pasal 40 Undang-Undang KPK tidak memiliki kewenangan guna menghentikan perkara yang telah berlangsung jika sudah memberi status tersangka kepada seseorang. “Saya ingatkan agar KPK hati-hati dalam menetapkan seorang sebagai tersangka. Saya sudah mengingatkan berkali-kali, namun sikap arogan yang muncul diperlihatkan seorang Abraham Samad. Karenanya, saya bersama sejumlah penyidik lain akhirnya sepakat untuk mengundurkan diri pada 27 Januari lalu.”

Silahkan menyimak videonya. Semoga hukum bisa ditegakkan di negeri ini.

Artikel terkait:
KPK Tamat?..
Bukan KPK yang Dulu…
KPK bukan Kumpulan Malaikat (juga)…
Daftar Peti Es Kasus di KPK…
Inilah Alasan LHI Divonis 16 Tahun Penjara…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: