Drama Panjang Walikota Surabaya: Tri Rismaharini


Lewat Drama Tekanan Politik kepada Ibu Risma, Kita Bisa Menilai Mereka

Tri Risma Harini – Walikota Surabaya

Di balik gonjang-ganjing tekanan politik yang dihadapi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Ibu Risma) terungkap kebenaran sinyalemen yang selama ini beredar bahwa kepala daerah sering dimanfaatkan oleh partai politik penyokongnya untuk memenuhi kepentingan politik parpol tersebut di daerah yang bersangkutan. Sebagai balas jasa dari dukungan parpol, dan atau pengusaha hitam tertentu, kepala daerah tersebut akan memenuhi keinginan-keinginan mereka, baik itu keinginan yang berkaitan dengan kepentingan politiknya, maupun yang berkaitan dengan kepentingan bisnisnya.

Kepala daerah yang gila jabatan, yang juga memanfaatkan jabatannya itu demi kepentingan dan keuntungan pribadinya itu, pasti akan rela pula menjadi jongos dari parpol dan pengusaha hitam pendukungnya itu, sebagai imbalan jasa atau kompensasi dari diperolehnya jabatan tersebut.

Adagium yang mengatakan, kesetiaan seorang kader parpol berhenti di saat dia menjadi pejabat publik, berganti menjadi kesetiaan terhadap publik (rakyat), tidak berlaku bagi kepala daerah berwatak demikian. Alhasil kepala daerah itu bersama-sama dengan parpol dan pengusaha-pengusaha hitamnya akan berkolaborasi memanfaatkan jabatan itu untuk saling menguntungkan secara politik, maupun bisnis, menggerogoti aset negara. Dari sinilah tumbuh subur praktek-praktek korupsi, seperti suap, rekayasa dan manipulasi anggaran dan proyek.

Fenomena seperti ini sudah menjadi hal yang “lazim” di negara ini. Hanya segelintir kepala daerah yang tidak termasuk di dalam fenomena demikian. Salah satu dari segelintir itu adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Ibu Risma pasti sudah dianggap “makhluk aneh” di antara para politikus dan pejabat yang sudah terbiasa melakukan praktek-praktek politik dan bisnis kotor seperti ini. Penolakannya untuk menjadi seperti kepala-kepala daerah lainnya pada umumnya yang kompromis, membuat dia mendapat tekanan dari berbagai arah.

Mereka Mau Menyuap Ibu Risma Rp. 8 M

Salah satu hal yang diduga menyebabkan Ibu Risma mendapat tekanan-tekanan politik, mulai dari tingkat kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sampai di Pusat itu adalah proyek jalan tol tengah kota Surabaya.

Jalan tol tengah kota ini sebenarnya sudah diproyekkan sejak 2006, ketika wali kota Surabaya masih dijabat oleh Bambang D.H., dengan pemenang tendernya adalah PT Margaraya Jawa Tol. Tetapi perusahaan kontraktor ini mengalami kesulitan dana, sehingga tidak bisa memulai pengerjaanya. Untuk menggalang dana, perusahaan ini mengajak PT Jasa Marga, PT Duta Graha Indah, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Elnusa untuk membentuk suatu konsorsium. Setelah terbentuk pada 2010, konsorsium itu menyatakan siap untuk memulai pengerjaan proyek.

Tetapi “sial” bagi mereka, ketika itu wali kotanya sudah berganti dari Bambang D.H. ke Ibu Risma. Sedangkan Ibu Risma tidak setuju, dan menolak proyek itu untuk dikerjakan..

Sebagaimana lazimnya di negara ini, penolakan kepala daerah terhadap suatu proyek seperti ini biasanya ditafsirkan oleh para kontraktor proyek sebagai suatu taktik jual mahal sang kepala daerah, supaya persetujuannya itu dibayar mahal. Demikianlah rupanya yang dibaca oleh konsorsium kontraktor proyek jalan tol tengah kota itu dalam sikap Ibu Risma yang menolak proyek itu.

Diutuslah Direktur PT Duta Graha Indah, Dudung Purwadi untuk melakukan lobi-lobi ke Pemkot Surabaya. Ditunjukkan Dudung bukan tanpa alasan, karena Dudung sealmamater dengan Ibu Risma, dari Teknik Sipil ITS Surabaya. Lobi yang dilakukan Dudung dimulai dengan mendekati Hendro Gunawan, yang ketika itu adalah Ketua Badan Pembangunan Daerah Surabaya. Kebetulan Hendro juga alumnus Teknik Sipil ITS.

Dalam pertemuan itu dikabarkan Dudung menyodorkan sebuah amplop coklat tebal kepada Hendro sebagai “tanda persahabatan” agar dia bisa membuka jalan ke Ibu Risma, tetapi Hendro menolaknya. Berkali-kali Dudung memaksa Hendro untuk menerima amplop itu, tetapi berkali-kali pula ditolaknya. Gagal.

Konsorsium itu tidak menyerah, melalui jalur lain mereka berusaha mendekati Ibu Risma dengan mempersiapkan uang “tanda terima kasih” sejumlah Rp. 8 miliar. Tetapi, ternyata kali ini mereka benar-benar salah menafsirkan sikap menolaknya kepala daerah Kota Surabaya itu. Harga diri Ibu Risma bukan hanya sangat mahal, tetapi tidak bisa dibeli.

Merasa ngeri dengan berbagai upaya keras konsorsium itu mendekati mereka dengan uang suap yang semakin tinggi itu, Ibu Risma dan Hendro memutuskan melaporkan upaya suap itu ke KPK. KPK pun menurunkan timn penyelidiknya ke Surabaya. Penyadapan pun mulai dilakukan terhadap mereka yang diduga hendak menyuap Ibu Risma itu. Tak disangka, dalam penyadapan itu malah tertangkap kasus yang lebih besar, yaitu penyuapan dalam proyek Wisma Atlet SEA Games XXVI Palembang, yang melibatkan Duta Graha Indah. Berawal dari sinilah terbongkar jaringan korupsi mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, yang sampai hari ini masih terus dikembangkan.

Gagal Menyuap, Cara Politik pun Dilakukan

Gagal dengan cara menyuap. Cara politik pun mulai dicoba, dengan cara mencari-cari kesalahan Ibu Risma agar bisa dijadikan alasan untuk menekannya, lebih bagus lagi kalau bisa dilengserkan. Kali ini yang bergerak adalah para politikusnya.

Kebetulan, Desember 2010, Ibu Risma memberlakukan Perda tentang pajak reklame di Kota Surabaya, dengan menaikkan secara drastis pajak reklame ukuran besar (baliho dan sejenisnya) untuk kawasan-kawasan tertentu di Surabaya. Maksud Ibu Risma dengan kebijakannya itu adalah agar Surabaya jangan menjadi hutan reklame, terutama di kawasan-kawasan kota tertentu, yang hanya merusak estetika kota.

Kebijakan ini sebenarnya sangat tepat, sebab sejatinya memang baliho-baliho (raksasa) iklan ini lebih banyak merusak estetika kota daripada bermanfaat bagi penduduk kotanya. Di negara-negara tertentu yang terkenal dengan penataan kotanya yang sangat apik, seperti Singapura, misalnya, bisa dikatakan tidak ada baliho-baliho iklan seperti yang begitu banyak terdapat di kota-kota besar di Indonesia.

Tetapi di mata Wisnu Sakti Buana dan kawan-kawannya di DPRD Surabaya ketika itu, kecuali PKS, kebijakan Ibu Risma itu sama dengan sebuah dosa besar. Ini mungkin bisa dimasukkan di MURI, untuk pertama kalinya sebuah kebijakan kepala daerah dihakimi dan kepala daerahnya mau dipecat. Bayangkan saja, hanya gara-gara menaikan pajak reklame, seorang wali kota mau dilengserkan.

Gerakan untuk melengserkan Ibu Risma itu dipelopori oleh Wisnu Sakti Buana yang juga adalah Ketua DPC PDIP Surabaya, dia mengajak Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Wisnu Wardhana untuk bersekutu bersama fraksi-fraksi lainnya di DPRD untuk menjatuhkan Ibu Risma. Mungkin karena tidak bisa menemukan kesalahan Ibu Risma, maka kebijakan menaikkan pajak reklame itulah yang dijadikan alasan.

Mula-mula PDIP Pusat di Jakarta hanya berdiam diri dengan manuver politik tak masuk akal dari Wisnu Sakti Buana itu, mungkin diam-diam mereka malah setuju. Sebabnya, ketika Ibu Risma sudah menjadi wali kota, dan hendak melakukan mutasi besar-besaran di Pemkot Surabaya pada akhir 2010, Ibu Risma menolak nama-nama yang dititipkan oleh PDIP lewat perantara Wisnu untuk dipromosikan di jajaran Pemkot Surabaya. Sesuai dengan komitmennya sejak awal, Ibu Risma menolak dipengaruhi, menolak dikendalikan oleh siapapun, termasuk PDIP, parpol pengusungnya. Pokoknya tidak ada kompromi, tidak ada itu yang namanya balas jasa, kompensasi, dan lain-lain sejenisnya. Pengabdiannya hanya kepada warga Surabaya.

Tetapi, karena ternyata Ibu Risma mendapat dukungan kuat dari media massa dan warga Surabaya, DPP PDIP akhirnya mengirim surat kepada Wisnu untuk menghentikan upaya pelengseran itu. Awalnya Wisnu yang mungkin masih menyimpan dendamnya kepada Ibu Risma masih bersikeras untuk terus mendesak pelengseran Ibu Risma, tetapi setelah keluar ultimatum pembekuan DPC Surabaya jika Wisnu masih membandel, barulah dia berhenti dengan upayanya itu.

Bayangkan saja, sekarang ini, orang yang bernama Wisnu Sakti Buana inilah yang dipilih DPRD sebagai wakil wali kota Surabaya untuk mendampingi Ibu Risma. Logikanya di mana?

Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Surabaya Jamhadi pun ikut angkat bicara. Dia menuduh Ibu Risma menghambat investasi. Menurutnya, pelebaran jalan dan pembangunan jalan lingkar luar kota, yang diandalkan Bu Risma, merupakan infrastruktur pengangkutan manusia. Sedangkan jalan tol tengah kota merupakan infrastruktur pengangkutan barang. “Jalan tol tengah kota penting karena akan menghubungkan Waru ke Pelabuhan Tanjung Perak,” katanya (Tempo, 17/02/2014).

Ternyata, Jamhadi adalah Direktur Utama PT Tata Bumi Raya, perusahaan kontraktor milik Sutjipto, ayah Wisnu. Pelaku usaha di wilayah itu menyebutkan Jamhadi merupakan operator bisnis PDIP di Surabaya.

Anas Urbaningrum pun Berperan sebagai Pahlawan bagi Ibu Risma

Dalam upaya pelengseran Ibu Risma oleh DPRD Surabaya itu, rupanya ada pihak konsorsium yang melobi para petinggi parpol di Jakarta, untuk memanfaatkan situasi itu, mendekati Ibu Risma lagi. Paling tidak itu terjadi di Partai Demokrat, yang ketika itu ketua umumnya masih dipegang oleh Anas Urbaningrum.

Maka sebuah sandiwara pun disusun.

Seperti dalam cerita-cerita sinetron, seorang pemuda yang berpura-pura menjadi pahlawan terhadap seorang gadis cantik yang diincarnya, berkomplot dengan temannya yang berperan sebagai tokoh antagonis. Ketika gadis itu lewat, tokoh antagonisnya itu mencegatnya, mengganggunya melecehkannya, atau menjabretnya, kemudian datangnya “si pahlawan” menyelamatkan si gadis. “Si penjahat” dihajar sampai lari terbirit-birit, dan si pemuda pun menjadi pahlawan bagi si gadis. Imbalannya, dia bisa mendekati sang gadis, untuk kemudian memacarinya.

Demikianlah drama politik yang mirip dengan cerita di atas terjadi ketika itu. DPP Demokrat di bawah pimpinan Anas Urbaningrum marah besar terhadap Wisnu Wardhana atas ulahnya hendak melengserkan Ibu Risma itu. Dia mendapat peringatakan keras, bahkan sanksi skorsing atas ulahnya itu. Belakangan, dalam kasus lainnya, Wisnu Wardhana akhirnya dipecat dari Demokrat. Sekarang dia bergabung dengan Partai Bulan Bintang di Surabaya.

Tidak cukup sampai di situ saja, untuk memberi dukungan yang semakin kuat dan “menyelamatkan” Ibu Risma, Anas Urbaningrum sampai merasa perlu datang khusus ke Surabaya, bersama-sama dengan Muhammad Nazaruddin, Munadi Herlambang, dan lain-lain.

Setelah Ibu Risma berhasil diselamatkan dari upaya pelengserannya itu. Anas bersama kawan-kawannya itu mengundang Ibu Risma untuk sebuah acara ramah-tamah. Di dalam cara itulah, Anas secara tersirat menyampaikan permohonannya kepada Ibu Risma agar bisa menerima pembangunan jalan tol tengah kota itu sebagai imbalan dari jasa mereka melindungi Ibu Risma dari upaya pelengseran. Tetapi, Ibu Risma berpura-pura tidak mengerti dengan maksud Anas dan kawan-kawannya itu. Maka, misi pertemuan “imbal-balik” Anas cs itu pun sia-sia. Anas, Nazaruddin dan lain-lain pulang kembali ke Jakarta dengan tangan hampa.

*

Demikianlah lewat drama politik yang menakan Ibu Risma dari berbagai arah, mulai dari tingkat kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sampai ke Tingkat Pusat, kita dapat menilai bagaimana karakter dari para politikus dan pejabat di negara ini. Rakyat yang semakin pintar, yang semakin luas wawasannya akan tahu siapa pimpinannya yang sejati, dan yang layak didukung sepenuhnya. ***

Sumber Informasi: Majalah TEMPO, 17 Februari 2014.

http://politik.kompasiana.com/2014/02/19/lewat-drama-tekanan-politik-kepada-ibu-risma-kita-bisa-menilai-mereka-634076.html

Mohon Maaf atas Kekurangan Kami.
Mohon Doa dan Dukungannya supaya Kami Bisa Menjadi Lebih Baik Lagi.
http://www.pkspiyungan.org
http://www.pks.or.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: