Inilah Korupsi dan Pencucian Uang ala LHI


Dalam persidangan saudara ahmad mengakui bahwa seluruh tindakan nya yg terkait dng dakwaan ini adalah perbuatan2 yg dia lakukan tanpa sepengetahuan saya, dan bahkan seringkali mancatut nama saya. dan tidak pernah sekalipun saya memerintahkan atau menugaskan saudara AF untuk melakukan hal2 yg didakwakan pd saya. Namun demikian saudara jaksa penuntut umum KPK menganggap saya begitu mempercayai ahmad fathonah, dan tidak tanggung2, JPU KPK memposisikan AF sebagai tangan kanan saya, orang kepercayaan saya dalam masalah keuangan, dalam mendulang uang, dalam melakukan transaksi2 keuangan, dalam melakukan kesepakatan2 ttg uang atas nama saya dng banyak kalangan pengusaha.

Majelis Hakim Yang Mulia
Penasehat Hukum Yang Terhormat
Jaksa KPK Yang terhormat
Serta hadirin sidang sekalian

Mengenai Tindak Pidana Korupsi yang dituduhkan kepada saya pada kesempatan untuk melakukan pembelaan ini harus saya sampaikan bahwa saya tidak pernah menerima menerima janji apapun dari Maria elizabet Liman, apalagi menerima uang total 1,3 Milyar seperti yang didakwakan kepada saya. Mengenai tambahan quota daging sapi impor juga belum terjadi, karna saya tdk pernah mengusahakan untuk mendapatkan tambahan quota tsb, lagi pula saya sebagai anggota DPR di komisi I sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah quota impor daging sapi. Komisi I membawahi bidang Pertahanan, Luar negeri, BIN dan Kominfo. Dan perlu dijadikan catatan ttg kewenangan saya sebagai penyelenggara Negara yaitu anggota DPR bukan Presiden PKS. Lalu bagaimana mengaitkan kewenangan saya yang di DPR sebagai anggota Komisi I sementara mitra kementrian pertanian adalah komisi IV yang mengurus masalah quota daging sapi impor?

Bahwa ibu Elizabeth Liman sebagai mantan ketua asosiasi pengusaha daging sapi dan yg belakangan baru saya ketahui sebagai importir daging. Benar Ahmad fathanah terus mendesak saya untuk membantu Elizabeth liman mengenai impor daging sapi namun tidak pernah saya tanggapi dan tdk pernah saya jalankan, karena saya fokus kepada masalah mahalnya daging sapi, kenapa bisa sangat mahal dipasaran sampai ada pedagang berbuat curang sehingga bersiasat mencampur daging sapi dengan daging celeng secara ilegal dan sembunyi-sembunyi, bagaimana nasib masyarakat khususnya ummat Islam yg jumlahnya lebih dari 80%, apabila sampai mengkonsumsinya, baik sesekali, apatah lagi jika terus menerus.

Bahwa memang benar saya mempertemukan menteri Pertanian Suswono dengan Elizabeth Liman dari kalangan swasta karena berdasarkan kebutuhan Suswono sendiri terkait siapa yang mempunyai data dan informasi tentang teori rumusan ketersediaan swasembada, tidak lain hanya itu dan dalam pertemuan tersebut hanya soal perdebatan-perdebatan soal data angka-angka saja yang pada akhirnya data yang dimiliki oleh Elizabeth liman dianggap tidak cocok dan tidak valid oleh Suswono dan harus diuji publik apakah benar atau tidak data tersebut, selebihnya tidak ada pembicaraan soal janji akan mengeluarkan quota daging sapi maupun transaksi lainnya, apa yang saya lakukan hanya sebatas itu dalam kapasitas saya seorang ketua umum partai islam yang peduli terhadap krisis daging sapi yg menyebabkan beredarnya daging babi bahkan daging tikus dipasaran yang meresahkan masyarakat , dan telah disampaikan keluhan mereka pd saya, Lantas apakah hal tersebut salah melanggar hukum ?

Majelis Hakim yg Mulia

Saya yakin Maelis hakim tahu, bahwa:
• Saya tidak menyentuh apalagi mengambil uang dari APBN maupun APBD,
• saya tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Ahmad Fathanah yg dia terima dari PT. Indo Guna,
• saya tidak menggerakkan siapapun dari kementrian pertanian, siapa yang saya gerakkan apakah Ahmad Fathanah? Ahmad Fatanah bergerak sendiri dengan kreasinya saya tidak mampu dan tidak punya kendali untuk mengaturnya.
• Quota Imporpun tidak ada perubahan dan tidak terjadi penambahan,
• saya sebagai anggota DPR yang tidak membidangi mengenai permasalahan ini.

Apakah suap 1,3 M telah terjadi didalam kasus ini seperti dakwaan jaksa KPK? Fakta pertama KPK tidak bisa membuktikan uang itu benar-benar sampai ke saya. KPK baru bisa membuktikan uang tersebut sampai ke Ahmad Fathanah. Total 1,3 Milyar itu di berikan dalam 2 tahap yaitu 300 juta sebagai permulaan dan berikutnya diberikan kpd Ahmad Fathanah 1 M saat tertangkap tangan oleh KPK, 300 juta yang diberikan Indoguna telah habis dipakai oleh Fathanah dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Berikutnya uang 1 M diterima Ahmad Fathanah dan di hotel Le Meridien uang itu hendak dibayarkan ke Felix Radjali (sales dari Williams Mobil) sebesar 400 juta sebagai pembayaran mobil, sekitar 495 juta lainya akan dibayarkan Fathanah untuk pembayaran interior rumahnya kepada Ilham sebagai pihak yang mengerjakan interior. Tak ada satu rupiah pun yang saya diterima.

KPK hanya meyakini sekalipun uang itu belum sampai ke tangan saya, sudah ada kesepakatan antara Ahmad Fathnanah dengan saya untuk urus quota daging sapi impor. Bukti yang disodorkan KPK adalah rekaman penyadapan saya dan fathanah, sebagai bukti petunjuk. Mengapa petunjuk? Sebab sadapan itu tak menunjukan jelas adanya kesepakatan urus quota PT. Indoguna. Yang ada baru indikasi wacana janji suap oleh orang yg tidak punya otoritas mengeksekusi janjinya, secara sepihak pula, yaitu Ahmad fathanah dalam bentuk cerita (audito) ke saya bila saya dapat membantu mengurus Quota untuk indoguna.

Bahwa Pertemuan antara Ahmad Fathanah, Elizabet Liman, dan Suswono serta saya itu hanya bicara soal salahnya data Kementan soal stok daging hingga Quota impor TOTAL turun. Untuk kepentingan siapakah adu data kecukupan daging nasional itu? Apakah jika indoguna bisa meyakinkan data mentan salah, indoguna pasti di untungkan? Importir daging bukan hanya indoguna. masih ada banyak importir daging sapi lainnya, lebih dari 20 importir, bahkan yg terdaftar dalam kementan, menurut kesaksian salah satu dirjennya, lebih dari 60 importir.
Sampai disini fakta kedua ini tidak meyakinkan ada kausalitas naiknya Quota indo guna dengan pertemuan medan. Dan faktanya kuota indoguna memang tidak naik dan fakta juga Mentan tidak berubah keyakinannya dan tetap menolak.

Kaitan fakta ini dengan PMH (PerbuatanMelawanHukum) Saya, apakah ada pelanggaran dilakukan saya dengan fasilitasi rakyat adu data dengan Mentan? Tak ada pelanggaran hukum karena memfasilitasi adu data tersebut. Lalu apa permasalahan saya ? apakah karna ternyata saya seorang Presiden PKS yang menjadi saingan atau kompetitor partai lain yang bisa saja terancam dengan statement-statement saya untuk memotivasi kader saya untuk pemenangan pemilu, ataukah karna sikap2 politik partai saya terhadap kebijakan pemerintahan selama ini.

Masalah dakwaan dan tuntutan TPPU

PT. SIB periode 2003-2008. Pada periode ini, dari rek pt. sib., telah dilakukan sejumlah mutasi keuangan, yang berupa transaksi perbangkan / “pindah buku” ke rek. saudara Syafril selaku penanggung jawab kantor cabang serang yg sepenuhnya digunakan untuk pembayaran pelanggan pt, sib. yg datang ke serang. Pada periode ini pula telah dilakukan penarikan tunai oleh kantor jakarta, yg peruntukannya digunakan untuk:

1) pencarian pelanggan baru,
2) pengembangan usaha,
3) penyeteron tunai ke bank BCA (untuk memudahkan pengiriman uang)
4) pinjam meminjam dengan para pelanggan dan mitra usaha kami,
5) talangan2 untuk berbagai keperluan operasional, pembelian beberapa asset, yg antara lain adalah :
sebuah rumah di Cipanas senilai 700 / 750 juta rupiah yg pembayarannya saya ambilkan dari rek bank perusahaan,(pembelian tersebut dilatar belakangi oleh semangat membantu guru saya Ust. Hilmy yg saat itu sedang memerlukandana segar, saya menduga rumah tsb akan diambilnya kembali, kerna terletak di lingkungan keluarga besarnya sendiri. Itulah sebabnya rumah tsb tidak segera dibalik nama), membeli 5 bidang tanah di leuwiliang senilai 3,5 miliar yg pembayarannya antara thn 2007-2008 (yg latar belakang pembeliannya adalah untuk pengembangan usaha). menalangi pembayaran mobil Nissan Navara yg kemudian pelunasan nya adalah dari hasil pembiayaan bank Mandiri syari’ah cabang Purwakarta (bukti dokumen terlampir)

Nilai penarikan uang tunai dari rek pt. sib di bank BII cabang Buncit Raya dalam kurun waktu tersebut, tercatat sbg berikutt :
• Tahun 2003 senilai Rp 6.370.961.800,-
• Tahun 2004 senilai Rp 9.439.121.000,-
• Tahun 2005 senilai Rp 991.000.000,-
• Tahun 2006 senilai Rp 2.919.270.000,-
• Tahun 2007 senilai Rp 6.706.866.000,-
• Tahun 2008 Senilai Rp 264.500.000,-
• Total penarikan Rp 26.961.718.000,-
Lampiran nominal penarikan perbulan nya kami sertakan (Lihat Tabel – download)

Majelis Hakim yg mulia

Dengan demikian aset yg kami beli, berupa sebuah rumah di Cipanas diatas tanah seluas 700 m persegi, dan limabidang tanah di leuwiliang seluas 6 hektar (bukan 7 hektar sebagai mana ditulis oleh jaksa penuntut dlm tuntutannya), menggunakan dana yg bersumber dari hasil usaha kami yg legal, yaitu hasil pembayaran-pembayaran yang kami terima dari pt. ikpp, atas apa yg telah kami suplaikan selaku vendor, dimana pembayarannya dilakukan melalui transaksi perbankan / ditransfer ke rek. perusahaan pt. sib, untuk kemudian kami kelola sebagai mana mestinya sebuah usaha, dan bukan berasal dari sebagaimana yg didakwakan oleh Jaksa penuntut umum KPK.

Untuk menjalankan bisnis di serang setelah pengalihan modal tersebut, pada tahun 2007 kami menggunakan fasilitas standby loan atau “smart money” dari bank HSBC senilai 200 ribu USD, dan kemudian menggunakan fasilitas kridit uasaha kecil dari BSM dengan nilai yang sama pda tahun berikutnya. (dokumen bukti pinjaman atau penggunaan fasilitas bank2 tsb kami lampirkan)

Pendapatan “tetap” dan pendapatan “tidak tetap”

Majlis hakim yg mulia,

Tentu semua orang tau bahwa posisi anggota dewan itu hanya dijabat lima tahun, untuk memperpanjang ke periode berikutnya bukanlah sebuah kepastian yg dapat diandalkan karena sejumlah faktor yg sudah menjadi rahasia umum. Sementara, menjalani kehidupan di negri ini dengan segala tantangan dan konsekwensi finansial nya, akan berlanjut sampai puluhan tahun, dan seumur hidup, hingga seseorang dapat mengantarkan keluarga dan anak2nya kelak dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban masyarakat apalagi beban negara.

sense of responsibilty seperti ini pasti dimiliki oleh semua orang, termasuk saya sebagai kepala rumah tangga sebuah keluarga besar yg mendapat anugerah dari Allah 15 orang anak yg lucu2 dan cerdas2, dan atau mungkin akan lebih dari 15 anak. Tentu tidak wajar dan tidak patut hanya mengandalkan pendapatan tetap dari jabatan anggota dewan yg hanya berdurasi 5 tahun. Untuk itu dalam BAP saya, yg mulia Majlis hakim, saya jelaskan bahwa saya tidak punya penghasilan tetap lain nya selain dari DPR.

Tetapi yg mulia Majlis Hakim,
Apakah saya dianggap melanggar undang2 tindak pidana korupsi jika saya me maintaince, memelihara dan menjaga profesi dasar saya, baik sebagai cifitas akademika maupun sebagai pengusaha, agar nanti, setelah saya selesai menjalani tugas sebagai anggota dewan, saya dapat melanjutkan memikul tanggung jawab saya sebagai seorang pria yg menjadi kepala rumah tangga, dan sebagai informal leader bagi masyarakat yg masih membutuhkan profesi saya.

Profesi tsb saat saya menjadi anggota dewan memang tidak saya kelola secara profesional, tetapi saya jalani hanya sebagai “side job” dan untuk mendapatkan “side income” yg tidak tetap dan tidak pasti, karna tidak tetap dan tidak pasti, maka bagaimana mungkin harus saya daftarkan atau saya laporkan di LHKPN yg pelaporannya hanya 5 tahun sekali itu.

Sebagai salah satu contohnya, pada periode kepengurusan partai yg lalu, saya menduduki jabatan sebagai ketua DPP untuk urusan luar negri, dalam menjalankan tugas2 luar negri, saya dapat meyakinkan sejumlah lembaga sosial di beberapa negara timur tengah, agar berpartisipasi menyalurkan dana mereka untuk membangun fasilitas umum, sarana pendidikan dan rumah ibadah di indonesia.

Sejak periode tersebut, saya telah berhasil mengelola penyaluran dana pembangunan masjid saja, lebih dari 700 masjid, ditambah lagi dengan sarana pendidikan dan asrama atau rumah yatim piatu, di sejumlah profensi di negri ini, hingga di papua sana.

Dalam catatan saya, uang yg saya tarik tunai dari rek yayasan yg saya pimpin, dapam tempo 3-4 tahun belakangan ini dapat saya uraikan per tahun nya dibawah ini:
• Tahun 2008 senilai Rp 7.102.051.158,-
• Tahun 2009 senilai Rp 6.247.681.832,-
• Tahun 2010 senilai Rp 1.956.322.764,-
• Tahun 2011 senilai Rp 24.705.243.512,-
• Tahun 2012 senilai Rp 21.136.767.696,-
• Total penarikan Rp 61.148.066.962,-

Rincian penarikan perbulannya saya lampirkan dengan dilengkapi dokumen perbankan sebagai barang bukti
Kalo di jumlahkan antara penarikan uang tunai dari rek. Perusahaan saya dan dari rek. Yayasan yg saya pimpin, dalam periode tahun 2003 s/d 2012 adalah senilai Rp 88.109.784.962,-

Majelis hakim yg mulia,

Dari seluruh dana2 sosial yg kami peroleh dari berbagai lembaga2 social di negara2 teluk (nama lembaga dan asal negaranya tertera dalam dokumen barang bukti), yg kemudian pendistribusian nya dikelola oleh yayasan yg saya pimpin, sesuai dng kontrak kerja sama yg kami sepakati, selain digunakan untuk membangun berdasarkan apa yg kami sepakati, tentu ada anggaran taktis yg disisihkan untuk mengantisipasi fluktuasi harga material bangunan dan perbedaan biaya tukang bangunan di masing2 daerah, serta berbagai kemungkinan lainnya. Sudah barang tentu otoritas penggunaan dana tersebut berada di tangan saya langsung sebagai ketua yayasan.

Dari seluruh penarikan tunai itulah kemudian kami setorkan ke rekening seluruh ketua panitia pembangunan, dan atau ke rekening para koordinator kawasan, dan atau juga ke rek BCA atas nama saya, guna untuk memudahkan penarikan tunai dan atau pengiriman uang2 tersebut kepada yg di anggap merlukan nya, saat saya melakukan pengecekan lapangan, selain digunakan sebagai biaya operasional saya dan keperluan pribadi saya selaku ketua yayasan, sesuai dng akad dan kesepakatan dng fihak2 terkait.

Majelis Hakim yg Mulia,

Itulah gambaran profil keuangan saya dan yang dibawah otoritas saya selama ini, dengan sumber yg jelas tertera dalam dokumen perbangkan yg kami lampirkan dalam bundel barang bukti, namun itu semua tidak saya cantumkan dalam LHKPN saya, karna itu semua memang bukan milik saya, namun penggunaan nya dibawah otoritas saya.

Dari sisa2 dana pembangunan yg sering kali harus kami lakukan subsidi silang, lantaran perbedaan harga dan upah pekerja serta faktor2 alam, lingkungan dll., jika masih ada, barulah kami bagikan kepada para pekerja sosial yg bergabung di yayasan yg saya pimpin tsb. jadi yg Mulia, itulah sebabnya saya tidak mengkategorikan itu sebagai pendapatan tetap saya yg perlu dilaporkan, karna ketidak pastian tsb., dan yg sering kali terjadi, pd bulan2 tertentu di tahun2, justru kami lebih dominan hanya bekerja sebagai relawan murni.

Dikutip dari Pledoi LHI
http://www.pkspiyungan.org/2013/12/pledooinota-pembelaan-pribadi-oleh.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: