KPK, PD dan Stabilitas Negara


KPK sudah jauh-jauh hari menetapkan petinggi Partai Demokrat (PD) sebagai tersangka, yakni Menpora Andi Alifian Mallarangeng dan (mantan) Ketua Umum Anas Urbaningrum. Berbeda dengan petinggi PKS yang sudah langsung ditetapkan tersangka lalu tidak lama kemudian digelar persidangan di pengadilan Tipikor, terhadap kasus Hambalang yang menimpa petinggi PD, hilang seperti bayang-bayang, menguap seolah-olah tanpa bekas. Wajarlah kalau saya bertanya-tanya dalam hati; adakah perlakuan KPK yang berbeda terhadap PKS dan PD?

Timbul purbasangka dalam diri; jangan-jangan KPK tidak punya atau kurang cukup punya nyali dalam memberantas korupsi yang dilakukan sejumlah elite partai berkuasa? Jangan-jangan jika Anas Urbaningrum disidangkan, ia akan membocorkan semua orang yang menerima duit Hambalang, termasuk oleh lingkaran Istana dan keluarga Presiden. Kita diingatkan kembali, Ibas pernah disebut-sebut menerima uang Hambalang dan ada bukti yang sempat beredar, meski tentu saja Ibas membantahnya. Bisa jadi Anas dalam sidang tidak hanya menyebut Ibas, tetapi menyebut keluarga SBY lainnya dalam kasus Hambalang. Bukankah jika ini terjadi akan mengguncang stabilitas negara?

Apakah karena alasan ini KPK menjadi takut dan berusaha menunda-nunda proses hukum terhadap para tersangka korupsi di PD? Mengapa tersangka KPK (PKS maksudnya -red) langsung ditahan sementara tersangka PD bisa lenggang-kangkung ke mana ia suka, termasuk melancong ke Bali? Tidakkah ini bentuk diskriminasi hukum yang nyata-nyata dilakukan KPK terhadap sesama tersangka? Bagaimana KPK menjelaskannya kepada publik tentang hal ini? Jangan-jangan kalau para tersangka dibiarkan berkeliaran, mereka cukup waktu untuk membuat manuver-manuver, misalnya menghilangkan bukti-bukti. Apakah kemungkinan ini luput dari antisipasi KPK?

Saya kira, KPK harus menunjukkan kepada publik satu bentuk keadilan yang berlaku sama buat semua, tidak pilih-kasih dan tebang pilih. Publik sangat menghargai dan mendukung kerja serta kinerja KPK sebagai lembaga antirasuah yang disegani. Namun demikian, publik juga harus diberi satu pehamaman yang bisa diterima akal sehat, bahwa apa yang dilakukan KPK adalah suatu proses hukum yang adil bagi para tersangka koruptor, baik dari PD, PKS, Golkar, PDIP, atau partai-partai lainnya. Dengan demikian, KPK tidak terkesan tebang-pilih dalam melakukan proses hukum, sebagaimana perbandingan terhadap PKS dan PD.

Sebagai teman Ketua KPK Abraham Samad (semasa bertugas di Makassar 2002-2004 kami teman makan dan jalan), saya bisa saja menelepon yang bersangkutan atau setidak-tidaknya berkirim SMS menanyakan tentang hal ini. Tetapi, rasanya saya tidak harus menempuh jalur kedekatan ini untuk sekadar ingin tahu secara pribadi. Lebih baik dikemukakan saja kepada publik seperti ini, biar menjadi pembelajaran bersama.

***
KPK Dikesankan Cuma “Obok-obok” PKS, PD Mana?
Pepih Nugraha [Senior Kompas, Salah Satu Pendiri Kompasiana]
Selengkapnya di: http://hukum.kompasiana.com/2013/05/21/kpk-dikesankan-cuma-obok-obok-pks-pd-manaaaa-557933.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: